thumbnail

On Juli 29, 2017 with No comments

Disindir SBY Berkuasa Melampaui Batas, Begini Jawaban Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa di Indonesia saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Sebab ada pers/media dan LSM.

"Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," kata Presiden Joko Widodo di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Pernyataan itu merespon pesan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengenai para pemegang kekuasaan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya tanpa batas.

"Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," kata SBY di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (27/7).

Presiden Jokowi pun menilai bahwa tidak ada kekuasaan absolut di Indonesia termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Dan juga perlu saya sampaikan, perppu itu kan produk undang-undang, dan dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah Presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada," tegas Presiden.

Presiden pun menilai pihak-pihak yang menyampaikan bahwa ada kekuasaan absolut di negara ini adalah suatu pernyataan yang berlebihan.

"(Pernyataan itu) sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali. Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," jelas Presiden.

Terkait pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto, Presiden menilai hal itu adalah pertemuan biasa.

"Pertemuan tokoh-tokoh, pertemuan partai saya kira biasa-biasa saja, sangat baik. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebagai bangsa kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat," ungkap Presiden, seperti dilansir Antara.

Perppu No 2 tahun 2017 adalah perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Perppu Ormas itu diterbitkan karena pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dampak dari perppu ini adalah Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya status hukum dari ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk pencabutan badan hukum ormas Hizbut Tharir Indonesia (HTI) mulai 19 Juli 2017.

thumbnail

On Juli 15, 2017 with No comments

Sebelumnya pada masa kampanye pernah disebutkan pasangan Anies-Sandi kalau DP rumah seharga nol Rupiah untuk penduduk bergaji 7 juta. Seingat saya, kalau tidak salah maksimal 7 juta. Mohon maaf kalau saya silap. Lalu pertanyaan pentingnya di mana keberpihakan terhadap kalangan menengah ke bawah? Kalau syarat ini mah keberpihakan terhadap menengah ke atas.
Dulu Sandiaga memiliki konsep hunian vertikal seharga Rp 350 juta yang katanya meniru konsep Housing Development Board (HDB) Singapura, dan dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta. Sekarang ceritanya lain lagi, entah mana yang benar.
Ini juga merupakan salah satu blunder lainnya yang dibuat pasangan ini pasca Sandiaga mendukung penggusuran kawasan Bukit Duri setelah awalnya cukup vokal menantang. Lucu, kan? Lain di mulut lain maksud. Sandiaga mengatakan program pembelian rumah uang muka nol Rupiah bukan menggantikan program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dijalankan pemerintah DKI Jakarta saat ini. Sebab, dua program itu memiliki konsep berbeda.
Menurut Sandiaga, konsep pembelian rumah DP nol rupiah yang diusungnya bersama Anies ditujukan kepada penduduk yang memiliki pendapatan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Penduduk yang mengikuti program ini harus sanggup membayar cicilan. “Mereka yang pendapatannya di bawah itu tidak cocok (untuk ikut program ini),” kata Sandi.
Lalu bagaimana dengan penduduk yang bergaji di bawah itu? Silakan gigit jari saja sambil pasrah. Bukankah hunian murah adalah salah satu senjata pasangan ini untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil? Kenapa sekarang hanya ditujukan pada mereka yang bergaji antara 7-10 juta Rupiah? Mereka ini sudah termasuk menengah ke atas lho, tanpa perlu ikut program ini pun, tetap bisa membeli rumah. Secara logika, harusnya yang butuh perhatian adalah mereka yang bergaji rendah. Ini malah terbalik.
Satu lagi blunder yang dilakukan Sandiaga. Beberapa warga Bukti Duri yang saat ini tinggal di rusunawa ingin rusunawa yang mereka tempati bisa menjadi hak milik lewat program pembelian rumah DP nol rupiah. Sandiaga mengatakan saat ini belum ada formula mewujudkan keinginan warga Bukit Duri itu. Dia menyarankan agar usulan tersebut disampaikan kepada kelompok kerja untuk diteruskan ke tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Nantinya tim akan membahas usulan itu dan mencari formula yang pas.
Hahaha, saya sungguh ingin terbahak-bahak membaca statement ini. Solusi macam apa ini, katanya ingin memberi solusi agar penduduk Jakarta bisa punya rumah. Penduduk yang mana dulu nih? Yang menengah ke atas. Yang menengah ke bawah, apalagi yang memilih mereka karena program ini, mungkin harus sedikit ikhlas menerima kenyataan.
Jujur saja program ini banyak cacatnya. Meski ada rumah murah harga super duper miring pun, kalangan ke bawah sulit membelinya. Berapa penghasilan bersih mereka setelah dikurangi cicilan rumah? Sisanya bisa buat apa di kota sebesar Jakarta yang apa-apa serba mahal? Makanya Ahok menawarkan solusi paling realistis yaitu rusunawa. Itu yang paling masuk akal buat mereka yang tak mampu beli rumah plus berbagai fasilitas gratis lainnya.
Kalau begini caranya mereka yang bergaji UMR takkan bisa ikut program ini, PNS pun tak bisa, apalagi mereka yang penghasilan di bawah UMR. Mau tinggal di mana? Mungkin mereka akan kembali membangun hunian liar, karena kan katanya pasangan Anies-Sandi menolak penggusuran. Kalau menolak ya salah satu opsinya adalah membiarkan saja. Begitukah? Selamat buat para pemilih yang memilih mereka.
Di Line Today, berita ini dapat komentar yang sangat banyak. Anda pasti sudah tahu apa isi komentar tersebut. Saya juga berpikir apakah karena ini, Sandiaga mendukung Djarot melanjutkan penggusuran di Bukit Duri? Who knows. Yang jelas, ini sangat blunder deh. Jadi tidak sabar menunggu hingga Oktober untuk melihat kekonyolan dan dagelan apa lagi yang diperlihatkan pasangan ini.
Kalau banyak blundernya, ya mau tak mau selamat buat mereka (58 %) yang memilih. Ada yang baik malah dicaci dan dijebloskan di penjara. Sekarang, belum juga dilantik sudah bikin banyak blunder. Inilah hasil memilih seseorang berdasarkan agama bukan karena kinerjanya. Padahal yang terpenting dari seorang pemimpin adalah bagaimana dia memperhatikan dan mengurusi warganya agar lebih baik, bukan melihat agamanya.
Dan satu lagi, saya sering lihat apa-apa diteruskan ke tim sinkronisasi. Ini terkesan mereka tak berkompeten atau mungkin tak tahu solusi sehingga semua dilempar ke tim. Ya sudahlah, no comment lagi. Kita lihat 100 hari pertama masa jabatan mereka, apakah lebih baik atau kacau balau. Sekarang Sandiaga tak ada solusi untuk warga Bukit Duri. Dan seingat saya, saat pemilihan sebagian besar dari mereka memilih Anies-Sandi. Ayo, silakan tagih janjinya.
Bagaimana menurut Anda?

baca sumber
thumbnail

On Juni 25, 2017 with No comments

Pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari pertama Idulfitri 1438H menghasilkan sejumlah catatan.
Penasihat hukum GNPF MUI Lutfi Hakim mengatakan dalam pertemuan GNPF MUI dengan Jokowi, Presiden mengaku senang atas pertemuan tersebut.
Menurut Lutfi, melalui pertemuan tersebut Presiden mengetahui keinginan, pandangan, dan masukan dari GNPF-MUI, begitu juga sebaliknya.

"Kedua, kami sepakat akan membangun komunikasi yang lebih intens. Beliau mengatakan kita akan lebih sering bertemu," tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/6/2017).
Poin lain yang disepakati yakni sebuah pemahaman bahwa pemerintah dan umat Islam tidak berada dalam situasi berhadap-hadapan dalam konteks kebhinekaan dan NKRI.
"Sama sekali beliau tidak memandang seperti itu [berhadap-hadapan]. Sama sekali tidak. Suasana inilah yang ingin kami bangun lebih lanjut, kami akan ada umarah, ulama, dan umat," kata Lutfi.
Soal rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir mengatakan belum ada pembicaran teknis soal itu. Langkah GNPF MUI bertemu dengan Presiden hari ini merupakan awal untuk membangun komunikasi dengan pemahaman yang sama. Rekonsiliasi baru menjadi wacana setelah situasi panas yang terjadi antara GNPF MUI dengan pemerintah.
"Sebetulnya lebih ke arah silaturahim ya. Sebenarnya kami belum berbicara setingkat itu. Secara teknis belum. Jadi kami mencoba membangun komunikasi dulu agar cair, agar saling memahami dulu, dan alhamdulillah cair sekali dan kami sudah saling mengerti. Tentang masalah teknis belum kami bicarakan," ucap Bachtiar, Minggu (25/6/2017).
Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden menyampaikan bahwa dirinya mengemban amanat berat dan berusaha untuk menjalankan setiap program dengan berbagai macam cara pandang yang disukai sebagian orang dan tidak disukai sebagian lainnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya harus konsisten terhadap program yang dijalankan dan harus berani mengambil risiko.
"Yang juga luar biasa, kami dapatkan juga keberpihakan beliau untuk ekonomi kerakyatan atau keumatan. Kami dengar juga cukup bagus, bagaimana sekian juta hektare tanah diperuntukkan bagi masyarakat," tutur Bachtiar.
Sebanyak tujuh orang dari GNPF MUI diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, siang ini (25/6/2017). Pertemuan Presiden dengan GNPF MUI cukup mendadak karena Presiden baru mengetahui dari Menteri Agama soal rencana pertemuan pada hari ini.

thumbnail

On Juni 10, 2017 with No comments



Setelah melihat ini pasti keyakinan kita soal duit adalah segalanya akan berubah. Lihat saja, di negara ini uang malah di jual di pasar. Bahkan terlihat sampai seperti bata putih karena terlalu banyak.

Adalah somalia, negara dengan sebutan negara termiskin di dunia itu, ternyata setiap warganya punya banyak sekali uang. Tapi siapa sangka jika disana uang sudah tidak lagi langka dan juga berharga.

Bagaimana tidak? Hampir setiap orang di negara Somalia berasal dari keluarga yang mempunyai uang yang berlimpah. Bahkan banyak anak-anak menenteng sekoper penuh uang saat berkeliaran di mana-mana. Ini justru tak seimbang karena tingkat inflasi di negara ini terlalu tinggi hingga mencapai angka tak masuk akal.

Uniknya, meskipun uang disini begitu banyak, mereka tak membutuhkan mata uang negara mereka sendiri, masyarakat disini lebih memilih menukar uang negara mereka dengan dollar. Bahkan disana ada pasar yang menjual uang Shilling (Mata uang lokal Somalia), yakni Pasar Hargeisa. Harga 1 USD dapat ditukar sampai 7.000 Shilling.



Bisnis tukar menukar uang mulai menjamur dan dilegalkan negara sejak rakyat ingin menukar uang lokal mereka ke mata uang asing yang dianggap memiliki nilai tukar lebih tinggi. Turis maupun masyarakat tak perlu khawatir, sebab pasar ini aman dari segala perampokan.(wajibbaca.com)
thumbnail

On Juni 04, 2017 with No comments

Vicky Prasetyo Klaim Didukung Dua Parpol untuk Maju Sebagai Calon Wali Kota Bekasi
Net
Vicky Prasetyo

Komedian Vicky Prasetyo mengklaim telah dibidik dua partai politik sebagai kendaraannya untuk maju sebagai calon Wali Kota Bekasi pada Pilkada 2018.
"Ada sih beberapa, cuma saya belum bisa sampaikan secara umum. Ada dua," kata Vicky saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/6/2017) malam.
Namun, Vicky masih merahasiakan dua parpol yang dimaksud. Menurut dia, dukungan parpol itu masih dalam proses komunikasi. Lantas apa pertimbangan parpol tersebut mendukung Vicky?
"Kan banyak pemimpin yang dipilih bukan karena hirarkinya sekarang, normatifnya Hillary Clinton (calon presiden Amerika) yang begitu normatif bisa kalah kok. Mungkin bisa begitu di Bekasi," kata Vicky. "
"Mungkin orang melihatnya dari sisi proses aja. Dulu saya pernah menjadi orang pesakitan yang bersalah, pelan-pelan dan perlahan bisa menunjukkan prestasi yang baik," kata dia.
Menurut Vicky, siapapun warga negara Indonesia berhak untuk berkonstribusi nyata terhadap bangsanya dengan menjadi pemimpin daerah.
"Ada penilaian mereka yang seperti tadi, hirarki memiliki masa lalu. Pendosa seperti saya pun berhak bisa menjadi pemimpin dan masa depan yang baik," kata dia.
Vicky mengatakan, bahwa dukungan dari berbagai pihak telah menguatkan hatinya untuk maju menjadi orang nomor satu di Bekasi.
Dukungan itu datang dari para tokoh nasional, tokoh lokal, komunitas dan organisasi lokal, hingga kalangan seprofesinya. Sedangkan, alasan Vicky untuk maju sebagai calon Wali Kota Bekasi lantaran ia asli warga Kota Bekasi.
"Saya putra Bekasi, satu. Saya lahir di Bekasi. Ada rasa pribumi yang kuat gitu loh untuk memiliki tanah kelahiran sendiri di Bekasi. Caranya dengan berpartisipasi kepada kota kita sendiri," kata Vicky.

thumbnail

On Juni 02, 2017 with No comments

Dunia perpolitikan Tanah Air beberapa tahun ke belakang cukup berwarna dengan kehadiran para selebriti. Banyak deretan seleb yang banting stir dari dunia hiburan ke dunia politik. Mereka mencalonkan diri dan memperebutkan posisi di pemerintahan, baik menjadi calon legislatif maupun kepala daerah.
Bermodal pamor yang telah dikenal luas di masyarakat, para seleb pun memberanikan diri maju di ajang pemilihan umum. Jika sebelumnya ada Ahmad Dhani dan Rano Karno, kini mantan tunangan Zaskia Gotik, Vicky Prasetyo pun ikut mencalonkan diri menjadi daerah Kota Bekasi. Vicky Prasetiyo maju menjadi calon Walikota Bekasi pada Pilkada 2018 mendatang. Sosok yang dikenal dengan istilah 'kontroversi hati' ini mengumumkan kemantapannya melalui akun Instagram pribadinya dikutip brilio.net, Jumat (2/6).

foto: instagram.com/@vickyprasetyo777
Pemain Fesbuker ini menggungah sebuah foto di mana kedua jari telunjuk ke atas. Ia juga bubuhkan alasan maju lewat tulisan di foto, 'Vicky Prasetyo. Jika orang suci memiliki masa lalu maka pendosa berhak atas masa depan. Calon Walikota Bekasi'.
"Vicky Prasetiyo Serius Maju Cawalkot Bekasi Setelah Didukung Kawannya," tulisnya menambah keterangan foto tersebut.
Banyak netizen pun ikut berkomentar pada akun Instagram Vicky. mereka ada yang nyinyir dan ada yang mendukungnya.
Seperti yang dilakukan oleh akun @fahreza.natalia, "Sukses terus kak vicky, aku selalu mendoakanmu."
"Semoga terpilih ya kk @vickyprasetyo777 "calon ketua bekasi" sayangnya sy warga depok gak bisa milih deh klo mencalonkan depok pasti sy pilih," tambah akun @widyadomi.
Namun demikian, ada pula yang meragukan pencalonan Vicky menjadi calon Walikota Bekasi.
"Sehat loe vik bangun oyu7u," komentar @junaidihardiansya.
"@vickyprasetyo777 #jgn sampe kyk kasus nya ahmad dhani pede bgt nyalonin...krn dr diri dia aja image msh rusak...jujur om vicky image lbh parah dr ahmad dhani apa yakin bs lolos# tlg perbaiki citra diri dl jd org baik...image diubah jgn jd playboy lg...apalagi kmrn2 muncul dg cew2 gk jls itu siapa gonta ganti....masa calon pemimpin playboy#dan istri aja blm punya om vicky...kl ada istri msyarakat akan yakin bs memilih om vicky jd pemimpin ..krn dianggap sdh berubah menjadi org baik2 gk suka lg mempermainkan wanita#ini masukan dr masyarakat ya om vicky agar selalu berhasil dlm cita2 #," ujar akun @ashwaad123123.

sumber : https://www.brilio.net/selebritis/di-luar-dugaan-vicky-prasetyo-calonkan-diri-jadi-walikota-bekasi-1706026.html
thumbnail

On Mei 30, 2017 with No comments


Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Pemuda Relawan NKRI melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, 25 April 2017. Dalam aksi ini mereka mendesak polisi segera menangkap pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab terkait sejumlah kasus. TEMPO/Imam Sukamto

Polisi telah menetapkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab, sebagai tersangka dalam kasus pornografi. Pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, menyatakan kliennya akan pulang setelah Ramadan. Kepulangan Rizieq itu menandai adanya revolusi putih. “Kami mulai perang dengan hukum. Kami menggunakan instrumen hukum secara konstitusional,” kata Kapitra saat konferensi pers di Masjid Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 29 Mei 2017.

Menurut Kapitra, revolusi identik dengan penggulingan pemerintahan. Namun bukan revolusi itu yang dia maksud. Sebab, dalam Islam pemerintahan yang sah dan dipilih oleh masyarakat dilarang digulingkan. "Kami menerapkan Islam secara kafah," ujarnya.

Penerapan hukum Islam, kata Kapitra, jangan setengah-setengah. Apalagi, berdasarkan teologi, penggulingan pemerintahan hukumnya haram. “Kami akan sabar sampai dua tahun lagi,” katanya. "Peralihan kekuasaan yang dipilih elegan dan konstitusional adalah tidak memilih lagi pada pemilihan presiden."

Penetapan Rizieq sebagai tersangka terkait dengan percakapan mesum yang diduga dilakukan dirinya dengan Firza Husein. Polisi sudah lebih dulu menetapkan Firza sebagai tersangka. Bahkan berkas pemeriksaan Firza telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.



sumber : https://metro.tempo.co/read/news/2017/05/30/064879791/rizieq-jadi-tersangka-pengacara-ada-revolusi-setelah-ramadan
thumbnail

On Mei 30, 2017 with No comments


Hari ini (Selasa, 30/5), polisi akan menerbitkan surat penangkapan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) ) Habib Rizieq Shihab yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, setelah mengeluarkan surat itu, polisi akan menunggu respon dari Rizieq.
Bila tidak mendapat respon, menurut Argo, pihaknya akan menerbitkan DPO. “Nah, kalau masih tidak ada respon juga, dan masih berada di luar Indonesia maka kami (Polda, red) akan koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri untuk menerbitkan red notice bersama Polisi Internasional,” terang Argo di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin sore.
Dihubungi terpisah, Sugito Atmo Prawiro kuasa hukum dari Rizieq irit bicara.
Dia mengaku kecewa dengan sikap polisi. Dia menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada kliennya terkesan terpaksa.
Dan, tidak sesuai fakta hukum, sambung dia. Kemudian, dia menambahkan bahwa langkah praperadilan bakal ditempuhnya. “Secepatnya, kami akan tempuh praperadilan,” terang dia.
Sugito memastikan Rizieq akan segera pulang. Dia menyebutkan, Rizieq tengah menunggu kondisi di Jakarta kondusif.
“Sekarang masih di Arab. Masih ngelihat kondisi dulu baru pulang,” ujarnya. Dia tidak menyatakan secara spesifik kapan Rizie bakal pulang.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombespol Wahyu Hadiningrat menyebutkan, pihaknya telah mengirimkan berkas Firza Husein ke Kejaksaan Tinggi DKI.
Kini, pihaknya tengah menunggu adakah perbaikan atau tidak dari Kejaksaan. “Bila ada perbaikan, ya, kami akan segera perbaiki,” ungkapnya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Nirwan Nawawi membenarkan bahwa pihaknya menerima berkas Firza Husein.
Dia menyebutkan, pihaknya akan memproses berkas tersebut maksimal hingga 7 hari. “Penyerahan berkas tahap Firza Husein sudah diterima Kejati DKI terima di hari ini (Senin, 29/5, red),” ujar Nirwan.


sumber : http://fajar.co.id/2017/05/30/hari-ini-polisi-keluarkan-surat-penangkapan-habib-rizieq/
thumbnail

On Mei 14, 2017 with No comments

Sejumlah peserta aksi tolak kedatangan Fahri Hamzah di Manado merengsek hingga ke dalam Bandara Sam Ratulangi, Sabtu (13/5/2017)
"Usir Fahri Hamzah, usir, usir..." teriakan itu menggema saat Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menemui massa di luar Ruang VIP Bandara Sam Ratulangi Manado, Sabtu (13/5/2017). Massa meneriakkannya sambil mengacungkan tangan ke atas.
Massa membawa spanduk dan poster yang berisikan berbagai seruan, di antaranya bertuliskan "Usir si mulut busuk Fahri". Olly lalu mengingatkan massa untuk tetap mempertahankan karakter cinta damai yang selama ini melekat kepada masyarakat Sulawesi Utara.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dijadwalkan menghadiri sejumlah kegiatan di Manado pada hari itu. Dia mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Sabtu pagi. Namun, kedatangannya ditolak oleh ribuan orang yang sudah berkumpul sejak pagi hari untuk mencegat Fahri beraktivitas di Manado.
Massa bersikeras masuk ke area bandara untuk mencari Fahri yang disebut tengah berada di ruang VIP bandara. Massa berusaha mencegat agar Fahri tidak keluar dari ruangan VIP. Namun rombongan Fahri bisa lolos dari kerumunan massa dengan memilih jalan alternatif. Massa pun marah setelah mengetahui hal itu. 
Barikade polisi yang berjaga di depan pintu pagar gedung VIP Bandara pun berhasil dijebol massa yang memaksa masuk.
Polisi tak bisa berbuat banyak karena massa penerobos diikuti oleh barisan penari Kabasaran. Dalam tiap pentas Kabasaran, penarinya selalu membawa parang panjang.
Polisi sempat menembakkan gas air mata. Namun untuk menghindari bentrokan, polisi akhirnya membiarkan sebagian massa masuk ke dalam halaman gedung VIP. Saat itulah Olly keluar. Namun setelah orasinya tidak diterima massa, Olly kembali masuk ke dalam ruang VIP.
Pintu kaca ruang tunggu bandara ambruk dan hancur karena peristiwa ini. Setelah tidak menemukan Fahri di Bandara, massa bergerak ke Kantor Gubernur. Polisi berusaha menahan massa agar tidak masuk ke dalam halaman Kantor Gubernur. Bentrokan pun tak terhindarkan.
Kepahitan massa
Mengapa massa begitu keras menolak kedatangan Fahri di Manado? Dalam setiap orasi yang disampaikan, massa menolak Fahri karena dianggap kerap melontarkan pernyataan yang memicu intoleransi.
"Jelas kami tidak ingin orang seperti itu hadir di Sulut. Kami mencintai bangsa ini dan jangan dipecah belah," ujar Olden Kansil, salah satu orator.
"Kami tidak mau didatangi kelompok atau orang yang pernyataannya bisa memecah persatuan bangsa ini. Kami cinta damai, kami peduli dan kami juga anak bangsa. Ini bukan sekedar masalah suku dan golongan tapi sebagai bagian dari bangsa Indonesia," ujar Olden kemudian.
Fahri yang dikonfirmasi kemudian enggan berkomentar banyak. Dia hanya menekankan sebuah dialog penting untuk dibangun.
"Bangsa kita terlalu besar, kompleks dan tidak bisa disederhakanakan. Maka sebaiknya kita tempuh jalur dialog," kata Fahri singkat saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Sabtu.
Fahri hanya beberapa jam di Manado. Ketika sempat keluar dari bandara, dia hanya berkunjung sebentar ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Itu pun berhasil keluar dari kantor gubernur yang sudah diserbu massa karena keluar lewat pintu belakang dengan menggunakan mobil polisi.
Seharusnya Fahri menghadiri diskusi publik yang akan digelar di salah satu restoran. Namun rencana itu dibatalkan dan dia pun pulang sore itu juga.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/14/fahri-hamzah-diusir-dari-manado-sebagai-bukti-warga-sulut-cinta-indonesia?page=all
thumbnail

On Mei 11, 2017 with No comments



Para anggota parlemen Belanda mendesak Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders untuk membantu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang divonis dua tahun penjara atas dugaan penistaan agama.

Dilansir dari Telegraaf, Rabu 10 Mei 2017, anggota parlemen Belanda dari Christian Union, Joel Voordewind adalah yang pertama memulai seruannya bahwa Ahok tidak bersalah.

Ini Alasannya Ia juga didukung oleh banyak anggota parlemen lainnya di mana Koenders harus mengungkapkan kekhawatiran ini kepada Indonesia.

Belanda memandang kasus ini sebagai ujian bagi toleransi beragama di negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam.

Putusan vonis pengadilan untuk Ahok ini tak disangka menjadi perhatian dunia internasional. Banyak yang menyayangkan hukum di Indonesia terkait dengan penistaan agama.

Bahkan, Parlemen ASEAN untuk HAM menganggap putusan tersebut sangat membingungkan bagi seluruh kawasan ASEAN. Sementara, Indonesia dikenal sebagai motor dari ASEAN dan juga negara paling demokrasi di Asia Tenggara.

Keputusan ini juga dinilai menempatkan posisi Indonesia tersebut dalam bahaya dan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang terbuka, toleran, dan beragam.

Parlemen ASEAN untuk HAM menyatakan bahwa Ahok telah menjadi korban meningkatkan ekstremisme dan politik yang menggunakan identitas agama. Putusan pengadilan ini jelas memiliki dampak di luar asas keadilan bagi satu individu.

Ahok dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama. Putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Ahok dipidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Jaksa menilai, Ahok hanya melanggar Pasal 156 KUHP sedangkan dakwaan melanggar Pasal 156a KUHP tidak terbukti.

Ahok menyatakan akan mengajukan banding atas putusan hakim. Sementara itu, jaksa penuntut umum belum memutuskan langkah apa pun.



Sumber : http://www.pustakanews.com/2017/05/merasa-vonis-ahok-tidak-masuk-akal.html
thumbnail

On Mei 09, 2017 with No comments


Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan vonis kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (9/5/2017).
Siang yang dilaksanakan di Gedung Kementrian Pertanian, Jakarta Utara ini menghasilkan vonis 2 tahun untuk Ahok.
Usai keluar dari Gedung Kementan, Ahok yang didampingi oleh jaksa dan keluarga langsung dikawal masuk LP Cipinang, Jakarta Timur.
Sesaat setelah tiba di rutan sekitar pukul 12.00 WIB, Ahok yang memakai baju batik biru putih terlihat mengobrol dengan polisi dan petugas Lapas Cipinang.
Di luar ruangan, terlihat pula istri Ahok, Veronica Tan dan sang anak sulung, Nicholas Sean Purnama menunggu bersama anggota keluarga yang lain.
Terlihat Veronica menunjukkan raut wajah sedih san mata sembab.
         Veronica Tan dan keluarga berada di LP Cipinang (Kompas TV)
           Veronica Tan dan keluarga berada di LP Cipinang (Kompas TV)
Putra sulung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nicolas Sean, menyusul ke Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5/2017) sekitar pukul 13.20 WIB
Berdasarkan pantauan TribunStyle.com dari Kompas TV, kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna memberikan keterangan seputar sikap keluarga atas vonis yang dijatuhkan untuk Ahok.
"Ahok mencoba untuk menenangkan istrinya, Bu Vero, dan memberikan penjelasan situasi yang sedang berkembang kepada istrinya, juga anaknya," kata Sirra Prayuna.
"Ketika mengetahui Ahok divonis 2 tahun, reaksi keluarga beragam, ada yang belum siap, dan ada juga yang kaget dengan keputusan ini, saya kira ini manusiawi," imbuh Sirra saat ditanya oleh presenter Kompas TV, Rahmat Ibrahim. Hakim menilai Ahok terbukti menodai agama dan melanggar Pasal 156a KUHP.

Sumber : http://style.tribunnews.com/2017/05/09/haru-usai-dijatuhi-vonis-penjara-2-tahun-ini-yang-dilakukan-ahok-ke-istri-dan-anaknya
thumbnail

On Mei 09, 2017 with No comments

Selasa (9/5/2017) siang ini. Basuki Thahaja Purnama alias Ahok menghadapi sidang vonis kasus dugaan penistaan Agama. Di jagat Twitter, bermunculan berbagai hashtag alias tagar yang meramaikan sorotan pada sidang Gubernur Jakarta yang prosesnya panjang dan berlarut-larut ini.
Begitu banyak yang memunculkan dan mendorong agar kasus ini disidang seadil-adilnya, baik adik dari sisi mereka yang menghendaki Ahok dipenjara, maupun adil dari sisi mereka yang mendukung Ahok dibebaskan dari segala tuduhan. TribunStyle.com memantau, ada sejumlah tagar yang bermunculan. Antara lain tagar #AhokHarusDipenjara. Ada juga #SidangVonisAhok Muncul juga tagar Basuki Tjahaja Purnama. Ada juga tagar #FreeAhok alias bebaskan Ahok. Dari sekian deret tagar, yang isinya paling berlawanan adalah tagar #AhokHarusDipenjara VS tagar #FreeAhok.
Yang satu menghendaki Ahok dipenjara, satunya lagi berharap Ahok dibebaskan dari tuduhan menista agama, karena menurut sebagian orang tidak mungkin pria asal Bangka Belitung itu berniat menista dalam kondisi dia sedang berkampanya untuk mencalonkan diri jadi Gubernur Jakarta periode kedua. 
TribunStyle.com mencoba memantau isin dari tagar #AhokHarusDipenjara... Antara lain bunyinya, "Welcome to jail (Selamat datang di penjara," kicau @samiriAlert 
"Ahok for jail" kicau @FarizallAzhar21 
"cause Ahok is trouble maker," kicau @@kyuhyunbopeng .
"#AhokHarusDipenjara adalah momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa negeri ini masih memiliki nurani dan masih berpihak pada keadilan..." kicau #@BummiMadara 
Sementara arus berlawanan datang dari tagar #FreeAhok.
Isinya mayoritas menghendaki Ahok bebas. Karena menurut mereka, menggiring Ahok ke penjara karena tuduhan penistaan agama lebih semerbak niat untuk menggagalkan jadi gubernur Jakarta.
" GUSTI ALLAH MBOTEN SARE PAK ! YOU NEVER WALK ALONE ! #FreeAhok #sidangAhok," kicau @DesnaMonica .
"I think if Ahok stated as prisoner, thats mean the laws of this country could be influenced by masses. Show us it never can, Judge #FreeAhok
Kurang lebih artinya kutipan di atas "Saya pikir kalau Ahok divonis penjara, itu artinya hukum di negeri ini dapat didikte oleh tekanan massa. Buktikan kalau itu tak akan pernah terjadi, Pak Hakim," kicau akun @golden_liew 
"Doakan Agar Besok @basuki_btp "Pelayan Rakyat" Dinyatakan Bebas "Tidak Bersalah" Ayo Smua Bsok Brgerak ke Gedung Persidangan !!" doa dari akun @@ninjutx .
Itulah fakta berseliweran di Twitter, satunya menghendaki dipenjara, satunya lagi meminta pengadilan tidak bisa didikte tekanan massa. Dan kedua kubu tersebut kini sama-sama merangsek ke arena pengadilan sidang vonis Ahok. 

Sumber : http://style.tribunnews.com/2017/05/09/ahok-hadapi-sidang-vonis-2-hashtag-twitter-ini-isinya-berlawanan-penjarakan-vs-bebaskan?page=all

thumbnail

On Mei 09, 2017 with No comments

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, partainya akan mengusung calon pada Pemilihan Presiden 2019.
Hal itu disampaikan SBY dalam pidato sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) kemarin.
Akan tetapi, SBY tidak menyebutkan dengan tegas apakah calon yang akan diusung itu adalah calon presiden, atau bisa juga calon wakil presiden. SBY mengatakan, pada 2004 dan 2009, Demokrat berhasil memenangkan dirinya sebagai presiden.
Oleh karena itu, menurut dia, keberhasilan ini perlu dicoba kembali pada tahun 2019. "Dalam Pilpres 2019, Demokrat akan mengusung pasangan capres dan cawapres. Nama yang dipersiapkan saat ini belum ada," ujar SBY, yang disambut teriakan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh para peserta Rakernas. Mendengar nama putra sulungnya disebut, SBY justru mengingatkan peserta Rakernas untuk tetap tertib. "Sst, sst, mohon tertib," lanjut SBY.
Presiden keenam RI itu mengatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Demokrat bisa saja berasal dari kader Demokrat atau salah satunya non-kader. "Ingat dalam politik anything is possible. Itulah persiapan kita menuju pemilu 2019," ujar SBY.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, partainya terus memantau pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR, terutama terkait ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold (PT).
Menurut Hinca, ambang batas pilpres sangat krusial dalam memengaruhi peta politik pencapresan di pemilu 2019. Ia merasa saat ini di DPR lebih banyak partai yang menginginkan PT sebesar 0 persen. "Kalau kita bicara itu (RUU Pemilu), Demokrat tertantang membaca arah politik. Rakernas (Rapat Kerja Nasional) kami ini penting merespons RUU itu," ujar Hinca. Ia mengatakan, Partai Demokrat siap bila harus mengusung capres sendiri jika PT ditiadakan.
Menurut dia, sangat disayangkan bila Partai Demokrat harus berkoalisi mengusung capres dari partai lain. Karena, dengan demikian, nama Partai Demokrat tak ikut terkatrol jika capres yang diusung tak ada keterkaitan dengan Partai Demokrat. Saat ditanya apakah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bakal diusung, Hinca tak langsung menjawab. Namun, Hinca juga tak membantah.
"Beliau (AHY) punya pengalaman September sampai Februari di DKI (Pilkada DKI Jakarta), cepat sekali. Tapi juga cepat sekali melahirkan dia sebagai orang yang dikenal. Bahkan di daerah juga seperti di Kepulauan Riau dan kamu lihat sendiri di NTB, antusiasme masyarakat tinggi sekali kan," kata Hinca. Ia menambahkan, saat ini Indonesia membutuhkan alternatif pemimpin baru di kancah politik.
Menurut dia, jika nanti yang maju di pemilu 2019 hanya Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, rakyat tak mendapat alternatif baru. Karena itu, Hinca menilai, Agus Yudhoyono memenuhi dua syarat seseorang bisa menjadi pemimpin, yakni merupakan sosok yang tepat dan muncul di momen yang tepat pula.
"Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Masa ini (usia) kepala 3 dan 4 lah (usia 30-an dan 40-an) yang punya masa," tutur Hinca. Ia bahkan tak menampik bila ada penerimaan positif dari internal Partai Demokrat untuk menerima kehadiran AHY sebagai pemimpin.
"Kami merasakan ada gairah yang kuat sekali menerima beliau. Kalau kami ukur dulu 17 persen suara di DKI. Kalau kemudian keliling ke daerah dan dia bisa mengangkatnya ya bagus," ucap Hinca. "Tentu setiap kompetisi di depannya harus diikuti semuanya. Yang bisa dikuti ya diikuti," kata dia.
Gerindra Dukung AHY Capres
Partai Gerindra angkat bicara mengenai peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden 2019. Ketua DPP partai Gerindra Riza Patria menilai seluruh warga negara memiliki hak yang sama maju dalam Pilpres 2019. "Termasuk AHY kalau ingin maju sebagai capres silakan saja. Memang undang-undang yang kita buat ini kenapa Gerindra ingin nol persen," kata Riza di Gedung DPR, Jakarta.
Riza mengatakan alasan presidential threshold 0 persen untuk menguatkan peran partai politik ke depan. Dimana, setiap partai politik mempersiapkan kader terbaik berlaga di Pilkada, legislatif dan calon presiden. Hal tersebut, kata Riza, menjadi semangat Gerindra mengusung Presidential threshold 0 persen.
"Supaya semua partai memiliki kesempatan yang sama ya begitulah Gerindra sekalipun hari ini Gerindra partai terbesar ketiga bahkan surveinya sudah menjadi partai kedua," kata Riza. Riza menuturkan Gerindra telah memiliki calon presiden yakni Prabowo Subianto. Namun Gerindra juga memberikan kesempatan kepada partai lainnya untuk mencalonkan kader terbaik.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/09/sby-pastikan-demokrat-usung-calon-presiden-2019-agus-yudhoyono-masuk-hitungan?page=all
thumbnail

On Mei 08, 2017 with No comments

Ribuan balon berwarna merah dan putih menghiasi halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/5/2017) pagi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berterima kasih kepada para pendukung yang mengirim balon ke Balai Kota sebagai dukungan moril untuk dia.
Basuki atau Ahok juga berterima kasih karena para pendukung juga menyalurkan kursi roda melalui Pemprov DKI.
"Ya kami berterima kasih saja," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/5/2017).
Ahok mengatakan kursi roda itu bisa disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Dia mengaku senang menerima semua kiriman balon dan bunga itu. Perasaannya mirip dengan warga yang menerima karangan bunga pada resepsi pernikahan.
"Kayak misalnya nikah, orang kirim bunga, kamu gimana?" ujar Ahok.
Setelah karangan bunga, suasana di Balai Kota DKI Jakarta semakin semarak dengan adanya ribuan balon berwarna merah dan putih, Senin (8/5/2017).
Balon-balon tersebut dibawa oleh komunitas Perempuan Peduli Kota Jakarta (PPKJ) dan disebar di seluruh area halaman Balai Kota bercampur dengan karangan bunga.
Selain itu, ada juga pendukung Ahok- Djarot yang mengirim kursi roda dan alat bantu kesehatan. Mereka adalah Kelompok "Cinta Badja (Basuki- Djarot) dan NKRI".
Sumbangan itu ditempatkan di pendopo Balai Kota dan masih terbungkus kardus. Di kursi roda yang sudah dikeluarkan dari kardus terdapat tulisan "TKS BADJA".

Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/08/reaksi-ahok-dikirimi-balon-dan-kursi-roda-di-balai-kota